2012: Saatnya Menggemakan Islam di Negeri Pertiwi

Tahun 2012 telah kita lewati beberapa bulan. Peristiwa demi peristiwa masih belum jauh dari fenomena tahun-tahun sebelumnya, seperti kasus korupsi yang terus bergulir dan tak kunjung habis, kecelakaan lalu lintas semakin meningkat, nasib TKI yang kian malang, maraknya geng motor yang membahayakan keamanan pengguna jalan, hingga kebijakan menaikan BBM yang dirasa zholim untuk masyarakat. Fenomena-fenomena yang terjadi di kuartal awal tahun 2012 ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bersama akan kondisi bumi pertiwi yang tak kunjung usai dirundung problema.
Jika kita mencermati masalah sosial, politik, ekonomi dan hukum di negeri ini setiap tahunnya, kita akan menemukan sebuah fenomena yang sama dalam peristiwa yang berbeda. Seperti contoh masalah politik dan hukum, kasus korupsi yang terjadi di kalangan politisi pusat maupun daerah selalu memunculkan pelaku baru, dan selalu berujung tak terusut atau didakwa dengan tuntutan hukuman yang ringan.
Masalah sosial yang dialami TKI akhir-akhir ini yang dikabarkan menjadi korban penjualan organ tubuh, menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah belum serius urus TKI. Kasus premanisme dan geng motor yang memakan korban, membuat masyarakat kehilangan rasa aman saat beraktifitas di sektor publik.
Pemerintah menambah daftar kemelut perekonomian negeri ini, dengan munculnya kebijakan yang ditunda, yaitu kenaikan harga BBM. Kenaikan ini mengharuskan masyarakat untuk “menambah mengencangkan ikat pinggang” atau bahkan menambah pendapatan. Tentu ini bukanlah hal mudah, mengingat sulitnya menjangkau pendapatan cukup/tinggi karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan, seakan rakyatlah yang harus kreatif, sedangkan pemerintah angkat tangan dengan dampak dari kebijakannya.
Kondisi yang telah disebutkan bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, terlalu seringnya dizholimi oleh kebijakan dan sengsara dengan keadaan, membuat masyarakat semakin apatis terhadap perbaikan. Apabila dianalisis, kondisi ini bukanlah semata kekeliruan para pejabat mengurus rakyat, tapi lebih karena konsepsi politik yang menyebabkan kondisi negeri pertiwi carut marut. Negeri ini bisa dikatakan menerapkan sebuah ideologi Kapitalisme, dimana materi merupakan center of life. Seperti contoh misalnya kasus TKI, TKI merupakan pahlawan devisa dimana pemasukan dari pengiriman TKI keluar negeri menghasilkan dana yang cukup besar bagi pemerintah, kondisi ini terus “dipertahankan” oleh pemerintah, tanpa melihat kondisi dari TKI tersebut, pulang-pulang tinggal nama. Seandainya bukan orientasi materi, maka pemerintah haruslah menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warganegaranya, bukan malah negara lain yang membiayai warga negara Indonesia.
Negara berorientasi materi, jelas merupakan cara pandang yang keliru, berujung memandang rakyatnya sebagai penghasil materi. Negara pun rela menjual sumber daya alamnya kepada pihak asing untuk dieksploitasi dan keuntungan besar masuk ke saku investor, sedangkan pemerintah hanya mendapat “sisa” keuntungan yang tak seberapa.
Seyogyanya sebuah negara berpandangan cemerlang terhadap warga negaranya, pemerintah adalah pelindung dan penyedia kebutuhan rakyat. Bukan malah berbanding terbalik, rakyat adalah penyedia kepentingan pemerintah. Pemerintahan yang pro rakyat, yang memandang rakyat bukanlah penghasil materi, tapi sebagai komponen pembangkit generasi bagi sebuah negara. Sehingga pengurusan negeri pun jelas, pendidikan menuju arah perbaikan generasi, bukan komersialisasi pendidikan yang membuat para orang tua banting tulang menutupi dana pendidikan dan para pelajar menjadi study oriented yang berujung apatis pada kondisi masyarakat.
Selanjutnya pemerintah menyediakan kebutuhan masyarakat, melalui pengelolaan sumber daya alam yang diperuntukan untuk rakyat, bukan untuk asing, termasuk masalah BBM bukanlah sebuah hal yang harus diributkan jikalau negara menasionalisasi kilang-kilang minyak yang dijual kepada asing. Dalam hal keamanan yang mulai mengusik masyarakat akhir-akhir ini, maka pemerintah menindaktegas para pelaku, dan menempatkan satuan keamanan/militer yang disebar di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal keamanan negara kurang menindaktegas, pasal dibuat hanya formalitas.
Tentunya kondisi ideal tidak akan muncul dalam Ideologi yang berorientasi pada materi belaka. Melalui Ideologi Islam yang memiliki konsepsi dalam berbagai bidang, yaitu bidang pemerintahan, ekonomi, hukum, pendidikan, militer, sosial maupun kesehatan. Ideologi Islam saat ini tidak dikenal, bahkan banyak kalangan yang hanya memandang Islam sebatas agama ritual, tanpa mampu menyelesaikan problematika negara. Padahal Rasulullah saw telah menjadi kepada negara di madinah, dan menyebarkan Islam ke daerah jazirah arab hingga dilanjutkan oleh kaum muslimin ke daerah-daerah asia, afrika utara, hingga spanyol.
Kondisi negeri pertiwi membutuhkan sebuah visi politik ideal, mandiri dan kuat, yaitu Islam. Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, sistem Islam bukan hanya untuk ummat muslim, namun warga non muslim dalam naungan Islam hidup berdampingan, seperti yang sudah dicontohkan oleh para khalifah selama 13 abad. Islam merupakan ideologi mendunia, dan bisa diterapkan dalam sebuah institusi negara, yaitu Khilafah Islamiyah yang mampu mengangkat negeri ini dari keterpurukan menuju kegemilangan.